Aktivitas judi, terutama kasino, merupakan topik yang senantiasa menjadi kontroversi seru di Indonesia. Mengingat negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, nilai-nilai religius sangat mempengaruhi peraturan legal terkait judi. Secara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Agen Bandarq Perjudian secara tegas melarang segala bentuk perjudian di Indonesia. Hal ini meliputi bukan hanya kasino darat, tetapi bahkan perjudian online. 

Meskipun begitu, catatan mencatat bahwa Indonesia dulu mempunyai periode di mana kasino berjalan legal resmi serta memberikan kontribusi besar untuk penerimaan daerah, terutama di era Gubernur Ali Sadikin di Jakarta. Wacana legalisasi kasino pun kerap mencuat, didukung oleh alasan potensi ekonomi luas yang bisa diperoleh.

Pada masa Gubernur Ali Sadikin, Jakarta dulu pusat tempat kasino yang diregulasi dan diawasi oleh pemerintah. Pusat judi pertama di Jakarta berada di Kawasan Petak Sembilan, Glodok, yang selanjutnya disusul dengan kasino di Ancol. Tujuan legalisasi saat itu adalah untuk mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan kota. Tahun 1971, pemasukan Jakarta dari pajak judi bahkan mencapai Rp 2 miliar, seperempat bagian dari jumlah keseluruhan pajak daerah. Dana tersebut dimanfaatkan dalam membangun ragam infrastruktur utama seperti jembatan, jalan, sekolah, serta rumah sakit. Kendati demikian, masa kejayaan kasino legal tersebut tak berlangsung panjang. 

Tahun 1974, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang secara melarang segala bentuk judi di seluruh Indonesia, mengakhiri operasi kasino-kasino yang sebelumnya telah legal. Walaupun demikian, sejarah tersebut memperlihatkan bahwa potensi ekonomi dari industri kasino bukanlah sesuatu yang hal anyar dalam diskusi di Indonesia.

Pelarangan judi di Indonesia bertumpu pada prinsip-prinsip agama dan moral Pancasila, yang menganggapnya merugikan kehidupan dan kehidupan masyarakat. Kendati demikian, realita di lapangan memperlihatkan bahwa perjudian tetap marak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, khususnya dalam bentuk perjudian online yang sulit dikendalikan. Menurut sejumlah penelitian, perputaran uang dari judi daring di Indonesia menyentuh triliunan rupiah setiap tahun, yang sebagian besar besarannya justru mengalir ke luar negeri. 

Fenomena ini mendorong lagi wacana pelegalan kasino, disertai alasan bahwa jika dikelola secara resmi serta terkontrol dengan baik, kasino dapat menjadi sumber penghasilan negara yang signifikan signifikan, contohnya yang terbukti di negara-negara sekitar seperti Singapura atau Malaysia. Para ekonom juga mengusulkan bahwa kemungkinan pemasukan dari kasino bisa menolong melunaskan utang negara, terutama jika diarahkan bagi warga negara luar negeri (WNA) serta dikembangkan dalam kawasan finansial tertentu (KEK).

Namun, gagasan legalisasi kasino tidak terhindar dari rintangan serta keberatan serius. Sisi sosial dan moral fokus utama. Ketakutan terbesar adalah risiko peningkatan ketergantungan judi, melonjaknya kriminalitas, dan rusaknya tatanan sosial. Ahli ekonomi Syariah dari IPB University, Dr. Khalifah Muhammad Ali, menggarisbawahi bahwa pelegalan kasino bukan hanya berpotensi secara ekonomi, melainkan juga berdampak pada sosial dan budaya, dan juga bisa merusak citra wisata halal Indonesia yang telah diakui secara global. 

Pihak oposisi juga berpendapat berpendapat bahwa pemasukan negara seharusnya datang dari pengembangan maksimal bidang produktif, alih-alih dari aktivitas yang dapat dapat menjerumuskan masyarakat ke dalam kemiskinan dan masalah sosial. Karena itu, meskipun kemungkinan ekonomi kasino terlihat menggiurkan, pemerintah Indonesia diberi tantangan pada pilihan sulit antara dua pilihan memperoleh keuntungan ekonomi serta menjaga prinsip-prinsip kemasyarakatan dan juga etika penduduk.